Ekonomi Indonesia 2026: Era Purbaya dan Coretax Dimulai

JAKARTA, ArgumenRakyat.com – Wajah kebijakan fiskal Indonesia resmi berganti rupa. Menjelang detik-detik pergantian tahun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada sosok Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik September lalu untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Di bawah kepemimpinan Purbaya, tahun 2026 diproyeksikan menjadi “Tahun Transformasi” dengan diterapkannya secara penuh Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) mulai 1 Januari besok.

Gebrakan Purbaya: Fokus pada Likuiditas dan Efisiensi

Dalam sepekan terakhir, Menkeu Purbaya telah menunjukkan gaya kepemimpinan yang agresif. Sejak menjabat dalam Kabinet Merah Putih, ia menekankan pentingnya penguatan likuiditas untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil di angka 4,9% – 5,1% pada tahun depan.

• Kebijakan Strategis: Purbaya telah memperpanjang Tax Holiday hingga 2026 dan menyalurkan tambahan dana Rp7,6 triliun untuk THR serta gaji ke-13 guru ASN daerah.

• Shock Absorber: APBN 2026 diarahkan untuk menjadi peredam guncangan (shock absorber) di tengah volatilitas nilai tukar Rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp16.700 per Dollar AS.

Coretax: Senjata Baru Berantas “Main Mata” Pajak

Mulai besok, sistem Coretax akan menjadi mesin utama penerimaan negara. Dengan target ambisius sebesar Rp2.357,7 triliun, sistem ini dirancang untuk meminimalisir interaksi manual antara petugas dan wajib pajak.

• Status Terkini: Hingga hari ini, tercatat lebih dari 10,22 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi akun.

• Wajib Bagi ASN & Aparat: Hari ini merupakan momen krusial bagi ASN, TNI, dan Polri untuk menyelesaikan aktivasi akun Coretax sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan yang akan dimulai 1 Januari 2026.

Argumen Kita: Menanti Konsistensi di Tengah Transisi

Transisi dari era Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa membawa harapan sekaligus tantangan besar. Coretax bukan hanya soal teknologi, melainkan soal kepercayaan publik. Jika sistem ini berhasil menekan angka kebocoran dan mempermudah wajib pajak (melalui fitur pre-populated data), maka Purbaya akan berhasil mengamankan fondasi ekonomi Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

Namun, pemerintah harus waspada terhadap hambatan latensi sistem dan kejahatan siber yang mengincar data sensitif jutaan warga. Digitalisasi tanpa keamanan siber yang mumpuni hanyalah “bom waktu” bagi kredibilitas fiskal kita.(**)