Mandat Biodiesel B50 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Pilih Pertahankan B40 Demi Keamanan Mesin Industri

JAKARTA, ArgumenRakyat.com — Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana penerapan mandatori biodiesel B50 (campuran 50 persen minyak sawit dalam solar) yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026. Keputusan strategis ini diambil setelah pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap hasil uji coba teknis serta mempertimbangkan stabilitas operasional sektor industri nasional.

Dengan pembatalan ini, Indonesia dipastikan tetap melanjutkan program mandatori B40 yang saat ini tengah berjalan guna memastikan transisi energi tetap aman dan tidak mengguncang sektor logistik maupun manufaktur.

Evaluasi Teknis: Keandalan Mesin Menjadi Prioritas

Pembatalan penerapan B50 di tahun 2026 didasarkan pada tinjauan lini masa uji coba yang menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut, terutama untuk penggunaan pada alat berat, kereta api, dan mesin-mesin industri. Pemerintah menilai bahwa pemaksaan implementasi campuran minyak sawit yang lebih tinggi tanpa persiapan teknis yang sempurna berisiko mengganggu performa mesin-mesin vital dalam jangka panjang.

“Keputusan untuk mempertahankan B40 tahun ini diambil seiring evaluasi lini masa uji coba B50, terutama untuk penggunaan pada infrastruktur transportasi dan industri,” ujar pernyataan resmi otoritas terkait pada Rabu (14/1/2026).

Meski mandat B50 dibatalkan, pemerintah tetap optimis terhadap kontribusi program biodiesel bagi ekonomi negara. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menekankan bahwa program biodiesel telah membantu Indonesia menghemat devisa hingga 8 miliar dolar AS serta berkontribusi signifikan dalam menekan emisi karbon nasional.

Pungutan Ekspor CPO Tetap Naik Mulai Maret 2026

Meskipun progres peningkatan campuran biodiesel tertahan di level 40 persen, pemerintah tetap mengambil langkah agresif dalam pengaturan tata niaga kelapa sawit global. Indonesia akan menaikkan pungutan ekspor (export levy) minyak sawit mentah (CPO) menjadi 12,5 persen, yang efektif mulai berlaku pada 1 Maret 2026.

Kebijakan kenaikan pungutan ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat dana ketahanan sawit dalam negeri serta mendukung keberlanjutan insentif bagi program biodiesel nasional. Di sisi lain, pemerintah juga mewajibkan penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di bank-bank BUMN mulai Januari 2026 untuk memperkuat cadangan devisa nasional.

Proyeksi Ekonomi dan Ketahanan Energi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh meskipun ada penyesuaian pada program biodiesel. Pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen hingga 6 persen dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik melalui strategi Endogenous Growth.

Keputusan mempertahankan B40 juga memberikan ruang bagi industri otomotif dan alat berat untuk melakukan penyesuaian spesifikasi mesin secara bertahap. Hal ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan sektor industri manufaktur yang ditargetkan menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja di tahun 2026.

Perspektif ArgumenRakyat.com

ArgumenRakyat.com memandang pembatalan mandat B50 sebagai langkah realistis yang mengedepankan keamanan operasional industri di atas ambisi kuantitatif semata. Ketahanan energi tidak hanya soal seberapa besar campuran nabati yang digunakan, tetapi juga mengenai bagaimana teknologi tersebut dapat diadopsi tanpa merusak aset produktif negara. Pengawalan terhadap transparansi dana pungutan ekspor CPO dan konsistensi pasokan bahan baku di tengah cuaca ekstrem akan menjadi faktor penentu keberhasilan kedaulatan energi Indonesia di masa depan.

Sumber Referensi:

• Laporan Analisis Ekonomi Makro Indonesia per 14-15 Januari 2026.

• Data Kebijakan Sektor Energi dan CPO (Reuters & Investor.id).

• Siaran Pers Kementerian Keuangan RI dan Kemenko Perekonomian.

• Dokumentasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025.