Pendidikan Tak Boleh Berhenti: Kemendikdasmen Percepat Sekolah Darurat dan Trauma Healing di Wilayah Bencana
JAKARTA, ArgumenRakyat.com – Merespons musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Aceh pada penghujung tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah cepat untuk memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi. Pemerintah memprioritaskan pendirian sekolah darurat dan program pemulihan trauma (trauma healing) bagi siswa di pengungsian.
Langkah ini diambil guna meminimalisir dampak psikologis bagi anak-anak serta mencegah terjadinya “lost learning” atau kehilangan masa belajar akibat akses sekolah yang terputus oleh bencana.
Sekolah Tenda dan Pendistribusian Buku Dongeng
Sebagai langkah jangka pendek, Kemendikdasmen melalui koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mendirikan puluhan tenda darurat yang berfungsi sebagai ruang kelas sementara. Fokus utama dalam sekolah darurat ini bukan pada penuntasan kurikulum akademik berat, melainkan pada aktivitas edukatif yang bersifat rekreatif.
“Kami telah mengirimkan ribuan paket buku bacaan, terutama buku dongeng dan literasi ringan, ke wilayah terdampak. Tujuannya adalah membantu pemulihan trauma anak-anak agar mereka tetap merasa nyaman dan terhibur meski dalam kondisi darurat,” jelas perwakilan Kemendikdasmen dalam keterangan resminya, Kamis (25/12).
Fleksibilitas Libur Akhir Semester
Menanggapi jadwal kalender akademik yang bertepatan dengan masa bencana di beberapa daerah, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Pendidikan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengatur jadwal libur akhir semester ganjil 2025/2026.
“Kebijakan libur diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai kondisi di lapangan. Jika sekolah masih terendam atau akses jalan rusak berat, daerah dipersilakan menyesuaikan jadwal agar tidak membahayakan siswa dan guru,” tambahnya.
Mitigasi dan Rehabilitasi Pasca-Bencana
Pasca-bencana, pemerintah menjanjikan percepatan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak. Tim taktis dari kementerian saat ini mulai melakukan pendataan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan infrastruktur, mulai dari ruang kelas hingga laboratorium digital, untuk segera dianggarkan dalam rencana perbaikan tahun 2026.
Penanganan bencana ini juga diintegrasikan dengan pendekatan Meaningful Learning (bagian dari metode Deep Learning), di mana para relawan pendidik mengajarkan siswa tentang mitigasi bencana dan cara menjaga lingkungan secara kontekstual di lokasi pengungsian.
“Pendidikan dalam situasi darurat adalah tentang harapan. Kita ingin anak-anak di Aceh dan Sumatra tetap melihat masa depan meski sekolah mereka tengah dilanda musibah,” tutup pernyataan resmi tersebut.







![Penetapan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2026. [Foto: kemlu.go.id]](https://argumenrakyat.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260110_160318-e1768216728409-360x200.jpg)

