Mengapa Langkah Hukum Demokrat Adalah Pendidikan Politik, Bukan Anti Kritik

ArgumenRakyat.com,- Di awal tahun 2026, ruang publik kita kembali disuguhi drama politik yang tidak produktif. Tuduhan yang dilayangkan oleh sejumlah influencer dan pegiat media sosial, yang menyudutkan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Presiden Jokowi, bukanlah sekadar “analisis politik”, melainkan sebuah kecelakaan logika yang berbahaya.

Langkah Partai Demokrat melayangkan somasi hingga pelaporan hukum seringkali disalahartikan sebagai sikap anti-kritik. Namun, jika kita bedah dengan akal sehat dan data, langkah ini justru krusial untuk menjaga kewarasan demokrasi kita. Ada tiga alasan mendasar mengapa posisi Demokrat dalam hal ini harus didukung.

1. Memutus Rantai “Cocoklogi” yang Menyesatkan
Narasi yang dibangun sangat lemah secara premis: “Karena Roy Suryo pernah di Demokrat, maka tindakannya hari ini adalah perintah Cikeas.”

Ini adalah logika yang cacat (fallacy). Roy Suryo telah non-aktif dari partai sejak 2019 dan tidak memiliki jabatan struktural saat ini. Mengaitkan tindakan individu seorang mantan kader dengan kebijakan institusi partai adalah bentuk kemalasan intelektual.

Jika logika ini dibiarkan, maka setiap institusi di negeri ini bisa disandera oleh dosa masa lalu mantan anggotanya. Demokrat sedang mengajarkan publik untuk membedakan antara tindakan personal dan instruksi institusional.

2. Fitnah Bukanlah Kebebasan Berpendapat
Demokrasi memang menjamin kebebasan berbicara, tetapi demokrasi tidak pernah menjamin kebebasan untuk memfitnah. Menuduh seorang negarawan sepuh “membiayai” atau “mengorkestrasi” gerakan ilegal tanpa selembar pun bukti valid adalah pembunuhan karakter (character assassination).

Langkah somasi yang diambil BHPP Partai Demokrat adalah jalur yang paling beradab. Mereka tidak mengerahkan massa untuk mendemo rumah penuduh, mereka tidak main hakim sendiri. Mereka menggunakan instrumen hukum yang disediakan negara. Ini menunjukkan bahwa Demokrat menghormati supremasi hukum di atas kebisingan media sosial.

3. Soliditas Koalisi Dibangun di Atas Saling Menghormati
Ada narasi yang meminta Demokrat “mengalah” demi soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ini pandangan yang keliru. Soliditas koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa dibangun di atas fondasi kepura-puraan.
Justru, untuk menjaga koalisi tetap kuat, “duri dalam daging” berupa fitnah antar-elemen pendukung harus dicabut. Bagaimana mungkin kerja sama politik bisa berjalan tulus jika salah satu ikon pendukung koalisi (SBY) terus-menerus digerogoti oleh pendukung mitra koalisi lainnya dengan tuduhan keji? Membersihkan nama baik SBY adalah cara Demokrat menjaga marwah koalisi agar tetap bermartabat.

Penutup

Kita sedang menghadapi tantangan kebangsaan yang berat di 2026. Energi bangsa seharusnya fokus pada pengawalan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan, bukan terkuras meladeni halusinasi politik para buzzer.
Langkah Partai Demokrat melawan fitnah ini adalah peringatan keras: berhentilah memproduksi hoaks dan mulailah berpolitik dengan gagasan. Bagi publik, ini adalah pelajaran bahwa integritas nama baik harus diperjuangkan, dan hukum adalah panglima tertingginya.(*)