Jakarta, 20 Februari 2026 – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) harus berjalan seiring dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mendorong perdamaian Palestina.
Ia menyampaikan sikap tersebut saat menghadiri pertemuan DK PBB di Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat. Menurut Sugiono, Dewan Perdamaian dan DK PBB memiliki mandat yang saling melengkapi. Karena itu, kedua lembaga tersebut harus bergerak dalam satu arah.
“Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dewan itu sendiri,” tegasnya.
Indonesia Tegaskan Konsistensi pada Mandat PBB
Lebih lanjut, Sugiono menjelaskan Dewan Perdamaian lahir dari Resolusi DK PBB 2803 Tahun 2025. Resolusi itu juga memerintahkan pembentukan pasukan stabilisasi Gaza atau International Stabilization Force (ISF).
Oleh sebab itu, Indonesia menjalankan keanggotaan Dewan Perdamaian berdasarkan Piagam PBB dan prinsip multilateralisme. Selain itu, Indonesia tetap menjaga konsistensi pada hukum internasional yang telah disepakati komunitas global.
Dengan demikian, Indonesia tidak akan mengambil langkah yang bertentangan dengan mandat DK PBB. Bahkan, Indonesia akan membawa pesan tersebut dalam pertemuan perdana anggota Dewan Perdamaian di Washington DC.
Presiden Prabowo Hadiri Pertemuan Perdana
Sementara itu, Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan kepala negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC.
Pertemuan tersebut menjadi agenda pertama sejak penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Karena itu, kehadiran Presiden memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global.
Pada akhirnya, Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 19 Februari 2026
