Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Memanas Pasca-Kunker Luar Negeri, PAN dan Golkar Kompak Tegaskan Hak Prerogatif Presiden

Argumen Rakyat - Jurnalis

Minggu, 25 Januari 2026 - 16:59 WIB

URL berhasil dicopy

Kabinet Merah Putih ( foto www.menpan.go.id )

JAKARTA, ArgumenRakyat.com — Memasuki pekan keempat Januari 2026, stabilitas politik di lingkungan Istana Kepresidenan kembali menjadi sorotan tajam. Rumor mengenai perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menguat di tengah evaluasi kinerja menteri dan kembalinya Kepala Negara dari lawatan strategis ke tiga negara.

Dua partai pilar koalisi, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, segera bereaksi merespons spekulasi yang berkembang di publik tersebut. Kedua partai ini secara kompak menegaskan bahwa urusan mengganti atau mempertahankan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden yang dijamin oleh konstitusi.

PAN: Penilaian Menteri Berdasarkan Kinerja Objektif

Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang memiliki kewenangan untuk membatasi hak Presiden dalam menentukan jajaran pembantunya. Menurut Saleh, evaluasi dan monitoring kinerja adalah bagian integral dari tugas Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif.

“Siapa pun tidak punya kewenangan untuk membatasi kewenangan Presiden ini. Penilaiannya tentu murni dari beliau. Bisa saja berdasarkan evaluasi pribadi atau bisa juga atas masukan orang lain yang dinilainya benar,” ujar Saleh Daulay dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari tvOneNews dan Antara, Minggu (25/1/2026).

Saleh menambahkan, PAN berharap jika nantinya reshuffle benar-benar dilakukan, figur pengganti harus memiliki kualitas yang jauh lebih baik untuk menuntaskan tantangan besar, terutama dalam mengimplementasikan program Astacita Prabowo-Gibran serta penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Golkar: Hubungan dengan Presiden Sangat Solid

Senada dengan PAN, Partai Golkar melalui Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa mandat pengangkatan dan pemberhentian menteri ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menekankan bahwa hubungan internal koalisi, khususnya antara Golkar dan Presiden, saat ini berjalan sangat baik.

“Yang namanya pembantu presiden, mengangkat, memberhentikan menteri itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Bahlil. Ia juga menambahkan bahwa Partai Golkar akan selalu patuh terhadap setiap keputusan yang diambil Kepala Negara demi kepentingan nasional.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, turut mempertegas bahwa hingga saat ini komunikasi politik di dalam kabinet tetap solid. Namun, Golkar siap diajak berdiskusi jika Presiden merasa perlu melakukan penyegaran formasi menteri.

Klaster Menteri di ‘Zona Merah’

Meskipun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sempat membantah rencana reshuffle pada pekan lalu dengan mengatakan “Belum ada”, pengamat politik mulai memetakan klaster kementerian yang dinilai rawan terkena evaluasi pasca-retret Hambalang awal Januari lalu.

Analis politik Agung Baskoro memaparkan empat klaster menteri yang berpotensi masuk dalam radar perombakan:

Program Rakyat: Kementerian yang menangani Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Cek Kesehatan Gratis yang menjadi janji kampanye utama.
Sektor Ekonomi: Kementerian yang bertanggung jawab pada penguatan daya beli dan perluasan lapangan kerja.
Kalangan Profesional.
Kader Partai Politik yang mungkin mengalami reposisi terbatas.

Isu ini semakin kencang berhembus seiring kedatangan Presiden Prabowo di tanah air pada Sabtu sore, 24 Januari 2026, setelah merampungkan kunjungan kerja ke Inggris, Swiss, dan Prancis. Kunjungan tersebut menghasilkan komitmen investasi maritim senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp90 triliun dari Inggris, yang menuntut eksekusi cepat di tingkat kementerian.

Perspektif ArgumenRakyat.com

ArgumenRakyat.com memandang bahwa riuhnya isu reshuffle di awal tahun 2026 ini merupakan cerminan dari ekspektasi publik yang tinggi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Perubahan formasi menteri bukanlah sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan, melainkan kebutuhan taktis untuk memastikan birokrasi mampu mengonversi komitmen investasi internasional menjadi kesejahteraan riil bagi rakyat. Transparansi dalam evaluasi kinerja menteri akan menjadi kunci bagi Presiden Prabowo untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas politik nasional di tahun kedua pemerintahannya.(**)

Sumber Referensi: