JAKARTA, ArgumenRakyat.com – Ambisi negara-negara Asia Tenggara untuk menciptakan kawasan wisata terpadu selayaknya “Schengen” di Eropa kini mendekati kenyataan. Mulai penghujung Desember 2025, inisiatif ASEAN Single Visa (Visa Tunggal ASEAN) resmi memasuki tahap uji coba operasional. Kebijakan ini memungkinkan wisatawan mancanegara dari luar ASEAN untuk masuk dan berkeliling ke beberapa negara anggota hanya dengan menggunakan satu izin masuk (visa).
Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui konsep “One Destination, Southeast Asia”.
Cara Kerja dan Negara Pelopor
Pada tahap uji coba awal yang dimulai di bulan Desember ini, sistem visa tunggal melibatkan beberapa negara yang memiliki arus kunjungan turis asing tertinggi. Wisatawan yang mengajukan visa melalui portal resmi terintegrasi dapat memilih paket perjalanan yang mencakup Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.
“Ini adalah tonggak sejarah bagi pariwisata regional. Dengan visa tunggal, turis yang mendarat di Bali kini dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan ke Bangkok atau Kuala Lumpur tanpa harus mengurus visa tambahan yang memakan waktu dan biaya,” ungkap juru bicara Sekretariat ASEAN dalam laporan perkembangan pariwisata (25/12).
Dampak Positif bagi Pariwisata Indonesia
Bagi Indonesia, kebijakan ini dipandang sebagai peluang emas untuk menarik lebih banyak turis dari Amerika, Eropa, dan Asia Timur ke destinasi di luar Bali. Dengan kemudahan birokrasi, pemerintah menargetkan kenaikan jumlah kunjungan ke destinasi prioritas seperti Labuan Bajo, Danau Toba, dan Borobudur yang kini bisa dipaketkan dengan kunjungan ke negara tetangga dalam satu rencana perjalanan.
Selain kemudahan bagi turis, sistem ini juga mengintegrasikan pangkalan data keamanan antarnegara anggota. Teknologi AI digunakan untuk melakukan pemindaian latar belakang pemohon visa secara real-time, memastikan bahwa kemudahan ini tetap sejalan dengan protokol keamanan ketat di setiap perbatasan negara.
Tantangan Harmonisasi Regulasi
Meskipun disambut baik, implementasi penuh ASEAN Single Visa masih menghadapi tantangan terkait perbedaan kebijakan imigrasi dan tarif visa di masing-masing negara. Saat ini, skema pembagian pendapatan dari biaya visa (visa fee sharing) masih terus dibahas oleh para menteri keuangan se-ASEAN.
Pemerintah Indonesia sendiri optimistis bahwa uji coba ini akan memberikan data berharga untuk penyempurnaan sistem sebelum diluncurkan secara menyeluruh kepada seluruh anggota ASEAN pada tahun 2027 mendatang.
Visi Indonesia Emas 2045
Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam meningkatkan daya saing global. “Satu visa untuk ASEAN bukan hanya soal pariwisata, tapi soal identitas kawasan yang kuat dan inklusif,” tambah pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI.







![Penetapan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2026. [Foto: kemlu.go.id]](https://argumenrakyat.com/wp-content/uploads/2026/01/IMG_20260110_160318-e1768216728409-360x200.jpg)

